oleh

Kades di Mojokerto Dibui gegara Bangun BUMDes Senilai Rp 797 Juta

TIN  l Mojokerto – Kepala Desa Sumberwono, Dlanggu, Kabupaten Mojokerto Trisno Hariyanto (37) dijebloskan ke penjara karena diduga merugikan negara Rp 797 juta. Penyebabnya sepele. Ia menggunakan anggaran desa ratusan juta itu untuk membangun BUMDes berupa pusat oleh-oleh di tempat ygyang salah.

Trisno menjalani pemeriksaan di ruangan penyidik Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto sekitar 4 jam sejak pukul 11.00 WIB. Kades Sumbersono periode 2013-2019 itu baru pertama kali diperiksa sebagai tersangka.

Sekitar pukul 15.00 WIB, ia dikeler turun dari ruangan penyidik ke mobil penumpang warna hitam. Trisno sudah memakai rompi tahanan warna oranye. Artinya, tidak hanya berstatus tersangka, sore ini pula ia dijebloskan ke Lapas Kelas IIB Mojokerto.

“Hari ini kami menetapkan TH (Trisno Hariyanto) sebagai tersangka dalam perkara dugaan pidana korupsi pembangunan BUMDes di atas TKD di Dusun Pekingan, Desa Sumbersono tahun 2018-2019,” kata Kepala Kejari Kabupaten Mojokerto Gaos Wicaksono kepada wartawan di kantornya, Jalan RA Basuni, Sooko, Rabu (19/10/2022).

Gaos menjelaskan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Mojokerto pada 3 Oktober 2022, perbuatan Trisno mengakibatkan kerugian negara Rp 797.774.000. Tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Perbuatan tersangka dalam pembangunan BUMDes tidak sesuai dengan mata anggaran dalam APBDes Sumbersono dan tidak ditemukan data dukung pertanggungjawabannya. Sehingga sudah sepatutnya TH menjadi tersangka,” jelasnya.

Kasipidsus Kejari Kabupaten Mojokerto Rizky Raditya membeberkan sejumlah kesalahan yang dilakukan Trisno hingga merugikan negara hampir Rp 800 juta. Awalnya, tersangka mengalokasikan anggaran Rp 400 juta di APBDes Sumbersono tahun 2018 untuk pemeliharaan BUMDes. Namun, anggaran tersebut tidak ia serap sama sekali.

Dana Rp 400 juta itu lantas ia masukkan di APBDes Sumbersono tahun 2019. Tidak hanya itu, Trisno juga menambah anggaran Rp 400 juta tahun 2019 untuk pemeliharaan BUMDes. Sehingga total anggaran untuk satu proyek tersebut Rp 800 juta. Padahal, ketika itu BUMDes berupa bangunan pusat oleh-oleh belum ada.

“Mata anggarannya untuk pemeliharaan BUMDes, bukan pembangunan BUMDes. Padahal, BUMDes belum ada. Seharusnya mata anggarannya pembangunan, bukan pemeliharaan. Pemeliharaan itu tepat kalau bangunan sudah ada dan butuh dipelihara,” terangnya.

Pembangunan pusat oleh-oleh sebagai BUMDes Sumbersono, lanjut Rizky memang direalisasikan di tahun 2019. Masalahnya, pusat oleh-oleh yang menelan dana Rp 800 juta itu dibangun Trisno di tempat yang salah.

Yaitu di atas tanah kas desa (TKD) Sumbersono yang berstatus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Selain itu, proyek pembangunan BUMDes di Dusun Pekingan itu juga tanpa laporan pertanggungjawaban.

“TKD tersebut merupakan lahan LP2B. Untuk pengalihfungsiannya harus ada persetujuan Bupati, itu tidak dilalui oleh tersangka. Padahal sudah pernah diingatkan pemerintah kecamatan, pemda juga bahwa TKD itu LP2B. Namun, tersangka tidak mengindahkan,” ungkapnya.

Rizky menuturkan berdasarkan pasal 50 ayat (1) dan (2) UU RI nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B, TKD Sumbersono yang digunakan Trisno membangun pusat oleh-oleh harus dikembalikan fungsinya seperti semula sebagai lahan pertanian. Aturan inilah yang membuat pembangunan BUMDes tersebut merugikan negara Rp 797.774.000.

Otomatis gedung pusat oleh-oleh yang telah dibangun Trisno tahun 2019 lalu harus dibongkar selama lahan itu masih berstatus LP2B. Sampai saat ini bangunan tersebut belum pernah difungsikan atau dibiarkan kosong.

“Jadi, salah tempat membangunnya, syarat-syaratnya (pengalihan fungsi LP2B) tidak dipenuhi semua,” cetusnya.

Dalam kasus ini, tambah Rizky pihaknya telah memeriksa sekitar 30 saksi. Menurutnya belum ada keterlibatan orang lain dalam kasus korupsi ini yang layak ditetapkan sebagai tersangka.

“Sampai saat ini belum ada ke arah sana (tersangka lain). Pembangunan BUMDes tersangka mengambil alih semuanya, termasuk perencanaan,” tandasnya.

Sbr : detik.com

Banner IDwebhost

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.